Education and Culture

Oleh: Syamsul Maarif, SS. M.Pd Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Namun, dalam praktiknya, alokasi anggaran negara sering kali tidak mencerminkan prioritas tersebut. Fenomena ini terlihat dari besarnya dana hibah yang dialokasikan untuk organisasi kemasyarakatan (ormas), sementara pendidikan swasta yang berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa sering kali terabaikan.  Anggaran Pendidikan: Besar Namun Belum Merata Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun pada tahun 2024, setara dengan 20% dari total belanja negara. Angka ini mengalami peningkatan 7% dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alokasi tersebut difokuskan pada beberapa program utama, seperti perluasan wajib belajar, bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dan penguatan pendidikan vokasi. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa seba...

Oleh: Syamsul Maatif, SS. M.Pd Reformasi pendidikan bukan sekadar perubahan dokumen kurikulum. Ia adalah upaya menyeluruh untuk membangun generasi masa depan yang tangguh, adaptif, dan bermakna. Di tengah gelombang perubahan global, Indonesia mencoba melangkah dengan gagah melalui kebijakan Kurikulum Merdeka. Namun, untuk menjadikannya lebih dari sekadar wacana, kurikulum ini perlu berjalan beriringan dengan transformasi digital pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. Ia mengusung semangat pembelajaran yang berpihak pada murid, membebaskan guru dari tekanan administratif, dan mendorong pembelajaran yang relevan dengan kehidupan. Dalam konsep ini, siswa tak hanya dituntut menguasai materi, tapi juga mampu berpikir kritis, bekerja kolaboratif, dan menyelesaikan masalah dunia nyata. Namun pertanyaannya, sejauh mana semangat merdeka ini bisa terealisasi tanpa dukungan ekosistem digital yang kuat? Teknologi: Antar...

Oleh: anonimous Di tengah upaya masif pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional melalui program-program seperti Kurikulum Merdeka dan digitalisasi sekolah, sebuah ancaman serius justru muncul dari aktor yang semestinya menjadi garda terdepan reformasi pendidikan: para kepala sekolah. Ironisnya, bukan hanya secara individu, namun dugaan praktik korupsi ini diduga terorganisir melalui wadah resmi bernama perkumpulan kepala sekolah. Secara legal, perkumpulan kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan dibentuk sebagai forum koordinasi, penguatan kepemimpinan, serta kolaborasi lintas sekolah. Tujuan utamanya, di atas kertas, adalah mempererat solidaritas profesi kepala sekolah dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berintegritas. Namun kenyataannya, di banyak daerah, organisasi ini justru bertransformasi menjadi jaringan kekuasaan yang menjalankan praktik “pengondisian” proyek, pengaturan jabatan, bahkan pemotongan dana BOS dan DAK fisik. Modus Praktik Sistem...

By Syamsul Maarif Sirampog, Not "Si Rampok" Sirampog—a name often wrongly associated with the word "si rampok" (the robber), as if it were a land of thieves. But no, Sirampog is a region imbued with religious nuance. One of the largest Islamic boarding schools (pesantren) in Central Java is located here. The word Sirampog consists of two syllables: siram and pog. Siram means to pour water, and pog means thoroughly or completely. Literally, Sirampog can be interpreted as a place thoroughly doused with water. This matches the reality that Sirampog comprises several villages blessed with natural springs. However, today this has become an anomaly, as many springs—especially in lower-lying villages like Benda, Kaliloka, Manggis, and Buniwah—have dried up. --- Disaster Again? Lately, Sirampog has been trending in the news—not for religious reasons, but due to a natural disaster: ground movement that has displaced over 300 residents and damaged more than 100 houses. Roads ...