Anthology of Syams' Works

Gelombang Nasi Gratis dari Istana Pagi itu, di halaman sebuah SD negeri di Palangka Raya, ratusan siswa berbaris sambil memegang bungkusan nasi yang baru dibagikan. Aroma ayam suwir dan sayur tumis tercium dari kotak makan yang dihiasi stiker bertuliskan “Program Makan Bergizi Gratis – Untuk Anak Indonesia Sehat dan Cerdas”. Anak-anak tampak gembira. Namun di tempat lain, beberapa jam kemudian, sejumlah siswa di sebuah sekolah di Sulawesi jatuh pingsan usai menyantap paket makanan serupa. Puskesmas setempat mencatatnya sebagai keracunan massal ringan. Inilah potret paradoks dari program yang menjadi kebanggaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Makan Bergizi Gratis (MBG). Diluncurkan dengan semangat menghapus kelaparan dan menurunkan angka stunting, MBG kini justru berada di pusaran sorotan publik — antara apresiasi, kegelisahan, dan tudingan kebocoran. Janji Besar di Balik Program Kolosal MBG bukan sekadar program bantuan sosial. Ia dirancang sebagai proyek investasi gizi nasiona...

 Pendahuluan: Antara Kepentingan Publik dan Elite Politik Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan menekan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.  Namun, di sisi lain, struktur kabinet yang besar dengan 48 kementerian dan 56 wakil menteri menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara. Kritik muncul terkait pemborosan anggaran untuk birokrasi dan pejabat negara, terutama ketika program sosial untuk rakyat diperdebatkan efektivitasnya. Tulisan ini akan menginvestigasi bagaimana program makan siang gratis dapat dikelola dengan lebih efisien, serta bagaimana pengurangan pemborosan di tingkat kabinet dapat membantu mendanai program ini secara lebih berkelanjutan. --- Bab 1: Mengapa Program Makan Siang Gratis Dibutuhkan? 1.1. Dampak Sosial dan Ekonomi Investasi dalam pemenuhan giz...