Gelombang Nasi Gratis dari Istana
Anak-anak tampak gembira. Namun di tempat lain, beberapa jam kemudian, sejumlah siswa di sebuah sekolah di Sulawesi jatuh pingsan usai menyantap paket makanan serupa. Puskesmas setempat mencatatnya sebagai keracunan massal ringan.
Inilah potret paradoks dari program yang menjadi kebanggaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diluncurkan dengan semangat menghapus kelaparan dan menurunkan angka stunting, MBG kini justru berada di pusaran sorotan publik — antara apresiasi, kegelisahan, dan tudingan kebocoran.
Janji Besar di Balik Program Kolosal
MBG bukan sekadar program bantuan sosial. Ia dirancang sebagai proyek investasi gizi nasional, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat — dari anak usia dini, pelajar SD-SMA, hingga ibu hamil dan menyusui.
Pemerintah menggelontorkan anggaran awal Rp 335 triliun untuk tahun 2026, angka fantastis yang melampaui total subsidi energi nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, “MBG bukan proyek karitatif, tetapi program strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul Indonesia 2045.”
Skemanya melibatkan Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, dapur komunitas, serta penyedia lokal yang menyuplai bahan pangan — petani, peternak, nelayan, dan UMKM.
Tujuan tambahannya: mendorong ekonomi lokal dan membuka 290 ribu lapangan kerja baru di sektor makanan dan logistik.
Data di Atas Kertas vs Realitas di Lapangan
Secara nasional, pemerintah mengklaim lebih dari 25 juta orang sudah menerima manfaat MBG pada 2025. Namun, hasil penelusuran lapangan yang dilakukan oleh sejumlah jurnalis dan lembaga pemantau menunjukkan kesenjangan serius antara laporan dan kenyataan.
Di beberapa sekolah di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah, anak-anak hanya menerima jatah makan dua kali seminggu, bukan setiap hari.
Di Papua, distribusi makanan terhambat karena medan sulit dan keterbatasan transportasi dingin (cold storage), menyebabkan bahan pangan mudah rusak.
Di sisi lain, ada daerah perkotaan seperti Depok dan Surabaya, di mana menu MBG justru terlihat mewah — ayam, telur, dan buah segar — namun disediakan oleh perusahaan katering besar yang dikontrak langsung oleh pemerintah pusat, bukan oleh penyedia lokal sebagaimana dijanjikan.
“Kalau seperti ini, petani dan UMKM lokal tetap tidak ikut sejahtera. Hanya kontraktor besar yang diuntungkan,” ujar seorang aktivis pangan lokal di Surabaya yang enggan disebutkan namanya.
Bayang-bayang Korupsi dan Pengadaan Kilat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat MBG sebagai salah satu program dengan risiko korupsi sistemik tertinggi tahun 2025.
Masalah utamanya adalah mekanisme pengadaan bahan pangan dan katering dalam jumlah besar yang dilakukan dengan proses “cepat” dan tidak selalu transparan.
Beberapa laporan investigatif menemukan bahwa sejumlah kontraktor pemenang tender MBG adalah perusahaan baru yang didirikan hanya beberapa bulan sebelum program dimulai, bahkan tanpa pengalaman di bidang katering atau logistik pangan.
Lembaga Transparency International Indonesia (TII) menilai, risiko markup harga dan distribusi fiktif sangat besar karena sistem pencatatan penerima manfaat masih berbasis manual di banyak daerah.
“Program ini terlalu cepat dijalankan tanpa infrastruktur data yang matang. Itu celah besar untuk kebocoran,” kata peneliti TII, Zahran M. Siregar.
Insiden Keracunan: Luka di Balik Kotak Makanan
Sejak Juli 2025, sedikitnya 13 kasus keracunan massal tercatat di berbagai daerah: dari Tasikmalaya, Bone, hingga Pati.
Sebagian besar korban adalah siswa SD. Kasus-kasus itu membuat publik mempertanyakan keamanan pangan dan pengawasan kualitas dalam program sebesar ini.
Kepala BGN mengakui adanya kelalaian di tingkat pelaksana daerah. “Kami tidak menutup mata. Proses evaluasi dan pengetatan standar higienitas sedang dilakukan,” ujarnya.
Namun, bagi orang tua murid yang anaknya sempat dilarikan ke rumah sakit, janji itu terasa terlambat.
“Anak saya sampai muntah darah. Setelah itu saya tidak berani lagi biarkan dia makan dari program itu,” tutur seorang ibu di Bone dengan suara bergetar.
Dampak Ekonomi: Siapa yang Diuntungkan?
Di atas kertas, MBG seharusnya memberdayakan ekonomi lokal. Tapi di lapangan, justru muncul fenomena “kateringisasi”: sebagian besar penyedia dipilih dari perusahaan besar di kota-kota besar.
Petani lokal masih berjuang menembus rantai pasok yang dikelola dengan birokrasi berlapis.
Di beberapa daerah, justru muncul praktik “subkontrak liar”: perusahaan besar mengalihkan pesanan ke warung kecil dengan harga di bawah standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Hasilnya, menu MBG di lapangan seringkali tidak memenuhi syarat gizi seimbang — ada yang hanya berisi nasi putih dan tempe goreng tanpa sayur.
Moral Politik dan Narasi Kemanusiaan
Tak bisa dipungkiri, MBG adalah program populis dengan daya tarik politik besar. Dalam survei opini publik, lebih dari 70% responden menyebut program ini sebagai “kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil”.
Namun sebagian akademisi menilai, narasi “makan gratis” bisa menjadi pedang bermata dua: menguatkan legitimasi politik jangka pendek, tapi berisiko gagal bila tidak disertai reformasi sistem gizi nasional yang menyeluruh.
“Ini bukan soal memberi makan, tapi soal membangun sistem pangan berkeadilan,” ujar Prof. Dwi Hapsari, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia.
Analisis Mitigasi: Dari Kebijakan ke Tata Kelola
Program sebesar MBG tak mungkin dihentikan begitu saja. Tapi perbaikan menyeluruh sangat mendesak. Berdasarkan penelusuran investigatif dan masukan pakar, ada lima langkah mitigasi utama yang dapat dilakukan pemerintah:
• Audit Nasional Transparan dan Independen
Audit menyeluruh atas rantai pengadaan dan distribusi MBG harus dilakukan oleh lembaga independen, bukan hanya oleh BPK atau BPKP. Hasil audit harus diumumkan ke publik.
• Digitalisasi Rantai Pasok dan Penerima Manfaat
Setiap penerima manfaat sebaiknya terdaftar dalam sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar tidak ada duplikasi atau data fiktif. Rantai distribusi makanan pun bisa dipantau secara real-time melalui aplikasi pelaporan daring.
• Desentralisasi Katering ke Komunitas Lokal
Pemerintah daerah harus diberi kewenangan memilih penyedia lokal — petani, nelayan, UMKM — sehingga dana MBG juga menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut.
• Standarisasi Keamanan Pangan dan Pelatihan SPPG
Semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib memiliki sertifikasi higienitas dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Pelatihan wajib dilakukan setiap tiga bulan, terutama di daerah dengan insiden keracunan.
• Evaluasi Publik dan Partisipatif
Setiap sekolah atau lembaga penerima harus membuka ruang partisipasi orang tua dan masyarakat untuk memberi penilaian terhadap kualitas menu MBG. Transparansi publik adalah benteng utama pencegahan korupsi.
Antara Harapan dan Peringatan
Makan Bergizi Gratis sejatinya lahir dari niat mulia — membangun bangsa yang sehat dan cerdas.
Namun, tanpa tata kelola yang kuat, ia bisa berubah menjadi proyek raksasa yang kehilangan ruh kemanusiaannya.
Jika nasi kotak yang seharusnya menjadi simbol harapan justru membawa penyakit, maka yang rusak bukan hanya tubuh anak-anak, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Seperti kata pepatah lama: “Makanan bergizi bukan hanya soal isi piring, tapi juga soal kejujuran tangan yang menyiapkannya.”