Education and Culture

Ketika film dokumenter Dirty Vote pertama tayang pada Februari 2024, publik dibuat terhenyak. Tiga ahli hukum berbicara tanpa tedeng aling-aling tentang bagaimana kekuasaan memelintir aturan untuk memenangkan kontestasi politik. Kini, hampir setahun berselang, Dirty Vote II (O³) hadir — lebih panjang, lebih berani, dan lebih getir. Film ini bukan sekadar lanjutan, melainkan autopsi atas tubuh demokrasi Indonesia. Ia menelanjangi relasi kuasa yang makin kompleks: “Otot, Otak, dan Ongkos” (O³) — tiga pilar yang kini menopang kekuasaan di republik ini. Otot, Otak, dan Ongkos: Segitiga Besi Kekuasaan Dandhy Dwi Laksono dan Watchdoc kembali memperlihatkan bagaimana demokrasi kita disandera oleh sistem yang tampak legal, tapi sarat manipulasi. Otot melambangkan kekuatan koersif negara — aparat, lembaga penegak hukum, dan struktur birokrasi — yang bisa diarahkan untuk menekan atau mengamankan kepentingan tertentu. Otak mewakili desain hukum dan regulasi yang disusun sedemikian rupa untuk memb...

Film dokumenter Dirty Vote karya Dandhy Dwi Laksono mengguncang kesadaran publik Indonesia menjelang Pemilu 2024. Film ini tidak sekadar menyuguhkan informasi, tetapi menjadi cermin tajam tentang praktik kekuasaan dan moralitas politik. Tiga pakar hukum tata negara — Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar — mengurai bagaimana kekuasaan bisa memanipulasi hukum, kebijakan, dan aparat negara demi kepentingan elektoral. Sebagai bahan pendidikan politik, film ini membuka ruang dialog kritis tentang makna demokrasi sejati, etika kepemimpinan, dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga kedaulatan rakyat. Mari kita analisis, pertama Kekuasaan dan Manipulasi Demokrasi. Demokrasi seharusnya menjamin kesetaraan hak dan keadilan politik. Namun, Dirty Vote menyingkap bagaimana kekuasaan ekonomi dan politik dapat digunakan untuk menekan sistem agar berpihak pada kelompok tertentu. Fenomena seperti politik dinasti, bansos yang dipolitisasi, dan lemahnya lembaga pengawas pemilu men...

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York seharusnya menjadi momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Di hadapan forum internasional, presiden baru Indonesia berkesempatan menyampaikan pandangan strategis bangsa ini mengenai isu global: perdamaian, ekonomi dunia, hingga perubahan iklim. Namun, sorotan publik di tanah air justru tidak berhenti pada isi pidato, melainkan pada fakta yang menyertainya: Presiden bersama rombongan sekitar 60 orang memilih menginap di salah satu hotel mewah di Manhattan, New York. Kabar ini cepat menyebar di media sosial, memantik perdebatan yang sengit. Sebagian masyarakat mempertanyakan relevansi gaya hidup mewah pejabat di tengah seruan efisiensi anggaran, sementara sebagian lain mencoba memaklumi dengan alasan protokol keamanan dan standar kenegaraan. Namun, bagi banyak orang, simbol yang ditangkap jauh lebih kuat daripada alasan teknis: kemewahan pejabat tetaplah kemewahan pejabat, apapun pembena...