Education and Culture

  Kembali 2025 mencatatkan peristiwa yang  mengguncang sendi perekonomian nasional: nilai tukar dolar Amerika Serikat menembus angka psikologis Rp17.000an. Bagi masyarakat awam, kabar ini membawa kecemasan terhadap harga kebutuhan pokok. Bagi pelaku usaha, sinyal ini menandakan tekanan baru dalam produksi, distribusi, dan daya saing. Nilai tukar yang terus bergerak liar mempertegas bahwa ekonomi Indonesia sangat terhubung dan rentan terhadap dinamika global. Tetapi apakah krisis ini hanya tentang kekhawatiran? Atau justru menjadi momentum refleksi dan restrukturisasi ekonomi nasional? Pelemahan rupiah bukanlah hal baru. Dalam kurun tiga dekade terakhir, Indonesia telah beberapa kali mengalami tekanan nilai tukar yang drastis, mulai dari krisis moneter 1998 hingga krisis keuangan global 2008. Namun konteks kali ini berbeda: tekanan nilai tukar tidak datang dari dalam, melainkan dari kombinasi tekanan global yang semakin kompleks dan cepat merambat ke sistem keuangan domestik. A...

  Hegemoni kekuasaan adalah konsep yang menjelaskan bagaimana kelompok dominan mempertahankan kontrolnya tidak hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan sosial dan budaya. Antonio Gramsci, seorang filsuf dan aktivis politik asal Italia, mengembangkan teori ini dengan menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui militer atau hukum, tetapi juga melalui kontrol terhadap ideologi, pendidikan, dan media. Dalam kehidupan modern, hegemoni dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti politik, media, dan ekonomi. Artikel ini akan membahas bagaimana hegemoni bekerja dan memberikan contoh spesifik dari berbagai konteks sosial. Pengertian Hegemoni Kekuasaan Secara sederhana, hegemoni adalah dominasi suatu kelompok atas kelompok lain melalui persetujuan yang dibentuk secara ideologis, bukan hanya melalui paksaan. Menurut Gramsci, kelas penguasa tidak hanya mengendalikan sumber daya ekonomi tetapi juga membentuk cara berpikir masyarakat agar menerima sistem yang ada sebagai...

 Meritokrasi merupakan sistem yang menempatkan individu pada posisi tertentu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi, bukan karena faktor lain seperti hubungan keluarga, koneksi politik, atau kekuatan finansial. Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, sistem meritokrasi masih menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan efektivitasnya. 1. Definisi dan Prinsip Dasar Meritokrasi Meritokrasi berasal dari kata merit, yang berarti "layak" atau "berhak". Dalam sistem ini, seseorang mendapatkan posisi atau jabatan berdasarkan kualitas yang dapat diukur secara objektif, seperti pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan kinerja. Idealnya, meritokrasi dapat menciptakan lingkungan kerja dan pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil. 2. Faktor-Faktor yang Melemahkan Meritokrasi a. Nepotisme dan Koneksi Politik Salah satu faktor utama yang melemahkan meritokrasi adalah praktik nepotisme dan patronase politik. Di berbagai sektor, teru...

 Pendahuluan Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda adalah institusi militer kolonial yang beroperasi di Hindia Belanda sejak 1814. Sebagai alat utama Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya, KNIL merekrut banyak orang pribumi sebagai serdadu, termasuk dari suku Jawa, Sunda, Ambon, dan Manado. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, KNIL menjadi kekuatan yang digunakan Belanda dalam upaya merebut kembali kontrol atas Nusantara. Namun, dalam dinamika politik dan militer yang kompleks, banyak mantan anggota KNIL akhirnya berintegrasi ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah pengakuan kedaulatan pada 1949. Artikel ini akan membahas secara mendalam sejarah KNIL, alasan orang pribumi bergabung, pembubarannya, serta dampaknya terhadap militer Indonesia, terutama terkait konflik internal dan warisan KNIL dalam TNI. 1. Sejarah KNIL dan Rekrutmen Orang Pribumi KNIL dibentuk pada 1814 oleh pemerintah kolonial ...

 Pendahuluan: Antara Kepentingan Publik dan Elite Politik Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan menekan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.  Namun, di sisi lain, struktur kabinet yang besar dengan 48 kementerian dan 56 wakil menteri menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara. Kritik muncul terkait pemborosan anggaran untuk birokrasi dan pejabat negara, terutama ketika program sosial untuk rakyat diperdebatkan efektivitasnya. Tulisan ini akan menginvestigasi bagaimana program makan siang gratis dapat dikelola dengan lebih efisien, serta bagaimana pengurangan pemborosan di tingkat kabinet dapat membantu mendanai program ini secara lebih berkelanjutan. --- Bab 1: Mengapa Program Makan Siang Gratis Dibutuhkan? 1.1. Dampak Sosial dan Ekonomi Investasi dalam pemenuhan giz...

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York seharusnya menjadi momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Di hadapan forum internasional, presiden baru Indonesia berkesempatan menyampaikan pandangan strategis bangsa ini mengenai isu global: perdamaian, ekonomi dunia, hingga perubahan iklim. Namun, sorotan publik di tanah air justru tidak berhenti pada isi pidato, melainkan pada fakta yang menyertainya: Presiden bersama rombongan sekitar 60 orang memilih menginap di salah satu hotel mewah di Manhattan, New York. Kabar ini cepat menyebar di media sosial, memantik perdebatan yang sengit. Sebagian masyarakat mempertanyakan relevansi gaya hidup mewah pejabat di tengah seruan efisiensi anggaran, sementara sebagian lain mencoba memaklumi dengan alasan protokol keamanan dan standar kenegaraan. Namun, bagi banyak orang, simbol yang ditangkap jauh lebih kuat daripada alasan teknis: kemewahan pejabat tetaplah kemewahan pejabat, apapun pembena...

Oleh Syamsul Maarif, SS., M.Pd. "Apakah peran guru akan tergantikan oleh teknologi? Ataukah justru teknologi lah yang menegaskan betapa pentingnya guru?" Pertanyaan itu semakin relevan di tengah derasnya arus digitalisasi dan kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia pendidikan. Jika dulu guru adalah satu-satunya sumber ilmu, kini murid dapat belajar dari YouTube, mengikuti kursus daring, bahkan mengajukan pertanyaan apa pun kepada mesin pencari atau chatbot berbasis AI. Bagi sebagian orang, kondisi ini memunculkan kegelisahan: apakah profesi guru akan usang? Namun bagi yang lain, inilah momentum untuk mereposisi peran guru agar semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Guru Tidak Lagi Satu-Satunya Sumber Ilmu Kita harus jujur mengakui: fungsi tradisional guru sebagai “penyampai pengetahuan” sudah bergeser. Murid tidak lagi bergantung sepenuhnya pada guru untuk mendapatkan jawaban. Bahkan, dalam hitungan detik, mesin pencari dapat memberikan ribuan re...

Brebes, September 2025 – Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Desa tahun anggaran 2025 yang digadang-gadang menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa sesuai amanat Permendes RI No. 2 Tahun 2024 hingga kini belum juga terealisasi di sejumlah desa di Kabupaten Brebes. Padahal, aturan tersebut secara tegas menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) bahwa program Ketapang wajib dialokasikan paling sedikit 20 persen dari pagu Dana Desa yang diterima pemerintah desa. Harapan dari Kebijakan Nasional Pemerintah pusat merancang program Ketapang sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus mendukung agenda Makan Bergizi Gratis yang sedang digalakkan di berbagai tingkatan. Tujuan utama program ini bukan sekadar menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal, tetapi juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan pedesaan. Lebih lanjut, Permendes PDTT No. 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa implementasi Ketapang harus ...

Agustus 2025 menjadi saksi kebangkitan kemarahan rakyat yang tak tertahankan. Di tengah kota-kota besar Indonesia, suara teriakan “Polisi Pembunuh!” menggema, bercampur asap hitam dari gedung-gedung DPR dan kantor polisi yang dibakar. Rumah-rumah pejabat dijarah, mobil-mobil mewah dijadikan sasaran amukan massa. Ini bukan sekadar protes; ini ledakan frustrasi yang telah lama menumpuk. Kemarahan rakyat bukan tanpa alasan. Banyak warga kini kesulitan mencari pekerjaan, sementara gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menambah jumlah pengangguran setiap hari. Harga kebutuhan pokok naik tanpa henti, sementara pejabat dan aparat hidup mewah, sering terlihat berfoya-foya di media sosial, tanpa rasa empati terhadap kesulitan rakyat. Kenaikan tunjangan anggota DPR yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan dianggap simbol ketidakadilan paling nyata. Di mata rakyat, janji kesejahteraan hanyalah kata-kata kosong yang tak pernah terasa. Insiden tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online b...