Skip to main content

Program Ketahanan Pangan Desa 2025: Antara Regulasi dan Realisasi di Brebes

Brebes, September 2025 –
Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Desa tahun anggaran 2025 yang digadang-gadang menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa sesuai amanat Permendes RI No. 2 Tahun 2024 hingga kini belum juga terealisasi di sejumlah desa di Kabupaten Brebes. Padahal, aturan tersebut secara tegas menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) bahwa program Ketapang wajib dialokasikan paling sedikit 20 persen dari pagu Dana Desa yang diterima pemerintah desa.
Harapan dari Kebijakan Nasional
Pemerintah pusat merancang program Ketapang sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus mendukung agenda Makan Bergizi Gratis yang sedang digalakkan di berbagai tingkatan. Tujuan utama program ini bukan sekadar menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal, tetapi juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan pedesaan.
Lebih lanjut, Permendes PDTT No. 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa implementasi Ketapang harus akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Selain itu, regulasi ini mengamanatkan agar BUM Desa menjadi pelaksana sekaligus pengelola utama. Dengan demikian, program Ketapang diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga:
• Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
• Membuka lapangan kerja baru
• Mengurangi angka kemiskinan pedesaan
• Mendorong kemandirian ekonomi desa

Realitas di Lapangan: Brebes Tertinggal
Sayangnya, memasuki bulan September 2025, realisasi program Ketapang di Brebes masih minim. Beberapa desa belum menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa program yang sudah jelas dasar hukumnya justru mandek di tingkat implementasi?
Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab antara lain:
• Keterlambatan koordinasi antara Pemdes, BPD, pendamping desa, dan pihak penyalur dana.
• Minimnya pemahaman teknis mengenai aturan pelaksanaan program yang menekankan keterlibatan BUM Desa.
• Kurangnya kesepahaman antar-stakeholder desa, sehingga program tidak berjalan sesuai target waktu.
• Birokrasi pencairan dana yang memakan waktu lama.

Lambatnya pelaksanaan program Ketapang jelas berdampak pada menurunnya optimisme masyarakat desa. Padahal, mereka menaruh harapan besar agar program ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi kenaikan harga pangan dan memperkuat perekonomian lokal.
Pentingnya Sinergi dan Kesepahaman Bersama
Keterlambatan realisasi ini seharusnya menjadi alarm peringatan bagi semua pihak terkait. Tanpa kesepahaman bersama antara Pemdes, BPD, pendamping desa, serta pihak penyalur dana, program Ketapang dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.
Diperlukan langkah cepat berupa:
• Rapat koordinasi lintas lembaga desa untuk menyatukan pemahaman mengenai teknis dan regulasi.
• Penguatan kapasitas BUM Desa sebagai motor utama program, baik dari sisi manajemen maupun akses pasar.
• Monitoring dan evaluasi berkala agar penggunaan Dana Desa lebih tepat sasaran dan sesuai aturan.
• Pendampingan intensif dari pihak kabupaten maupun kementerian agar program tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Penutup
Program Ketahanan Pangan Desa (Ketapang) bukan hanya soal kewajiban penggunaan Dana Desa, tetapi lebih jauh merupakan strategi kemandirian desa dalam menjawab tantangan pangan, gizi, dan kesejahteraan masyarakat.
Jika Brebes dan desa-desa lainnya ingin menjadi pionir ketahanan pangan di tingkat lokal, maka realisasi program tidak boleh lagi tertunda. Saatnya seluruh pemangku kepentingan desa bersinergi, bergerak cepat, dan bekerja nyata agar regulasi yang sudah jelas benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penulis 
Khamim Hidayat,M.Pd
Dir.Bumdes Bangkit Bergerak (Desa Wanatirta-Paguyangan)
Labels:

Popular posts from this blog

Konsep Ahlussunnah Wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama: Prinsip Tawassuth, Tawazun, Tasamuh, dan I’tidal

Oleh Syamsul Maarif, SS., M.Pd Abstrak Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) merupakan paham keagamaan yang menjadi landasan teologis dan metodologis bagi warga Nahdlatul Ulama. Dalam tradisi NU, Aswaja tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologi, tetapi juga sebagai manhaj al-fikr (metode berpikir) dalam memahami ajaran Islam secara moderat, toleran, dan seimbang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep Aswaja ala NU beserta prinsip-prinsip utama yang menjadi karakteristiknya, yaitu tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis karya ulama klasik serta pemikiran ulama NU, terutama pemikiran Hasyim Asy'ari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut memiliki dasar kuat dalam Al-Qur’an dan hadis serta menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan keagamaan yang moderat dan harmonis di tengah masyarakat. Kata kunci: Ahlussunnah Wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, moderasi Islam, tawassuth Pendahuluan Ahlu...
Read more

Para Penjual Penderitaan

Hujan turun berhari-hari. Tanah menjadi jenuh, sungai meluap, rumah-rumah di tepi bantaran roboh seperti gigi rapuh yang tak sempat dirawat. Anak-anak berlari membawa ember, menampung air yang bocor dari atap seng, dan seorang ibu menatap dengan wajah pasrah: bukan pada air, tapi pada nasib yang entah kapan berhenti menetes seperti itu. Di luar sana, suara sirene meraung, dan kamera-kamera mulai berdatangan. Mereka yang dulu jarang lewat gang sempit kini datang dengan rompi dan kamera besar, merekam setiap genangan, setiap tangis, setiap tubuh yang menggigil. Begitulah musim hujan di negeri ini—bukan hanya musim air, tapi juga musim empati yang dijual per kilo. Di antara lumpur dan reruntuhan, berdiri orang-orang yang tahu betul bahwa duka adalah bahan siaran yang laku, bahwa air mata bisa menjadi pembuka berita yang mengundang klik, bahwa bencana adalah musim panen bagi mereka yang hidup dari citra iba. Para penjual penderitaan muncul dari berbagai arah. Ada yang datang dengan kamera,...
Read more

Sejarah Berkembangnya Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia

Pendahuluan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) merupakan paham keagamaan Islam yang berpegang pada Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas dengan mengikuti manhaj para ulama salaf dan khalaf. Dalam konteks Indonesia, Aswaja berkembang menjadi corak Islam moderat yang menekankan keseimbangan antara akidah, syariat, dan akhlak. Paham ini tidak hanya menjadi ajaran keagamaan, tetapi juga membentuk budaya, pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Perjalanan Aswaja di Indonesia berlangsung panjang, mulai dari masa masuknya Islam ke Nusantara, era penjajahan, masa perjuangan kemerdekaan, hingga menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi pada era sekarang. Masuknya Islam dan Awal Berkembangnya Aswaja di Nusantara Islam masuk ke Nusantara diperkirakan sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa ajaran Islam yang kemudian diterima masyarakat secara damai. Corak Islam yang berkembang saat itu sangat dekat dengan...
Read more