Oleh: Syamsul Maarif
Ekonomi Indonesia sedang memperlihatkan gejala yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di satu sisi, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi relatif terkendali, investasi terus didorong, dan pemerintah optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Namun di sisi lain, percakapan sehari-hari masyarakat justru dipenuhi keluhan tentang sulitnya mencari pekerjaan, menurunnya daya beli, meningkatnya biaya hidup, dan semakin beratnya memenuhi kebutuhan keluarga.
Pertanyaannya sederhana: mengapa masyarakat merasa ekonomi sedang sulit ketika berbagai indikator resmi mengatakan sebaliknya?
Jawabannya mungkin terletak pada sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai anomali ekonomi: ketika kesehatan ekonomi nasional tidak lagi sepenuhnya tercermin dalam kesehatan ekonomi rumah tangga.
Selama beberapa dekade, Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin dianggap berhasil suatu pemerintahan. Paradigma ini lahir dari asumsi bahwa pertumbuhan akan menghasilkan efek tetesan ke bawah (trickle-down effect). Investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, pendapatan naik, lalu kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.
Namun pengalaman banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu berjalan otomatis.
Pertumbuhan dapat terjadi tanpa pemerataan. Investasi dapat meningkat tanpa menciptakan pekerjaan yang cukup. Produksi dapat naik tanpa menaikkan pendapatan masyarakat secara luas. Bahkan pasar modal dapat mencetak rekor ketika sebagian masyarakat justru sedang berhemat.
Di sinilah letak anomali itu.
Masyarakat sebenarnya tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi. Mereka hidup dari pendapatan, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan rasa aman terhadap masa depan.
Ketika seluruh komponen tersebut mengalami tekanan, masyarakat akan merasa ekonomi sedang memburuk, meskipun statistik nasional menunjukkan keadaan yang stabil.
Gejala tersebut mulai tampak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak. Restoran mungkin tetap ramai, tetapi pelanggan lebih selektif. Pusat perbelanjaan masih dipenuhi pengunjung, namun tidak selalu diikuti peningkatan nilai transaksi. Banyak usaha kecil mengeluhkan penjualan yang melambat meskipun aktivitas masyarakat terlihat normal.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi telah berubah.
Rumah tangga menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak berhenti berbelanja, tetapi mengubah prioritas belanja. Sebagian konsumsi dipertahankan melalui fasilitas kredit dan layanan buy now pay later. Akibatnya, konsumsi tetap terlihat bergerak, tetapi fondasinya tidak selalu berasal dari kenaikan pendapatan.
Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi dilema.
Biaya produksi meningkat akibat kenaikan berbagai komponen operasional, sementara kemampuan masyarakat membeli barang tidak bertambah secara seimbang. Banyak perusahaan akhirnya memilih menahan ekspansi, mengurangi investasi baru, bahkan melakukan efisiensi tenaga kerja.
Inilah paradoks berikutnya.
Indonesia masih menghadapi pengangguran, tetapi pada saat yang sama banyak perusahaan mengaku kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Persoalannya bukan sekadar jumlah tenaga kerja, melainkan kualitas, keterampilan, dan kesiapan menghadapi perubahan teknologi.
Transformasi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan mulai mengubah struktur pasar kerja jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem pendidikan menyesuaikan diri.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan pekerjaan yang sesuai bagi angkatan kerja baru.
Persoalan lain yang semakin penting adalah menyusutnya ruang ekonomi kelas menengah.
Selama bertahun-tahun, kelas menengah menjadi mesin utama konsumsi nasional. Ketika kelompok ini mulai kehilangan daya beli akibat kenaikan biaya hidup yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan, maka konsumsi domestik perlahan melemah.
Padahal konsumsi rumah tangga merupakan penopang terbesar ekonomi Indonesia.
Apabila kelas menengah melemah, maka efeknya tidak hanya dirasakan oleh pusat-pusat perbelanjaan, tetapi juga oleh UMKM, sektor jasa, industri manufaktur, hingga penerimaan negara.
Di sinilah pembangunan ekonomi memerlukan ukuran keberhasilan yang lebih luas.
PDB tetap penting, tetapi tidak cukup.
Pemerintah perlu mulai memberikan perhatian yang sama besar terhadap kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, distribusi pendapatan, mobilitas sosial, kekuatan kelas menengah, dan tingkat optimisme masyarakat terhadap masa depan ekonomi mereka.
Ekonomi yang sehat bukan sekadar ekonomi yang tumbuh.
Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang mampu membuat masyarakat merasa hidupnya membaik.
Keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada laporan statistik. Ia harus hadir dalam pengalaman hidup warga negara: anak yang dapat bersekolah tanpa beban berlebihan, keluarga yang mampu membeli rumah, lulusan perguruan tinggi yang memperoleh pekerjaan layak, serta pelaku usaha kecil yang yakin usahanya memiliki masa depan.
Indonesia tidak sedang kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara membaca keberhasilan pembangunan.
Sudah waktunya kita berhenti mengukur ekonomi hanya dari angka agregat, lalu mulai melihat bagaimana pertumbuhan tersebut didistribusikan kepada manusia yang menjadi tujuan utama pembangunan.
Sebab pada akhirnya, ekonomi bukanlah tentang grafik yang menanjak atau laporan yang menggembirakan. Ekonomi adalah tentang apakah rakyat dapat hidup dengan lebih layak daripada kemarin.
Jika pertumbuhan terus terjadi, tetapi harapan masyarakat justru semakin mengecil, maka mungkin yang sedang kita saksikan bukan keberhasilan pembangunan, melainkan sebuah anomali yang harus segera diperbaiki.