Education and Culture

Posts

NGLUNGSUMI

Di kampung-kampung Jawa, orang sering memakai kata “nglungsumi” untuk menggambarkan ular yang sedang berganti kulit. Lapisan lama terkelupas, jatuh di semak, sementara sang ular melenggang dengan kulit baru yang lebih mengilap. Alam memaknai ini sebagai siklus hidup: bertumbuh, memperbarui diri, menyesuaikan dengan perubahan. Namun dalam kehidupan manusia, kata itu tak selalu bermakna demikian indah. Di warung-warung pagi, di teras masjid selepas magrib, atau di bawah pohon sawo tempat orang menunggu angkot, “nglungsumi” menjadi sindiran halus untuk menggambarkan perubahan perilaku seseorang setelah menerima amanah, jabatan, atau kuasa. Sebuah perubahan yang bukan tumbuh ke dalam, melainkan menebalkan kulit luarnya saja. Di banyak desa Jawa, kita mengenal orang yang dulu biasa saja: nongkrong di pos ronda, ikut kerja bakti tanpa perlu undangan, menaruh wajah teduh saat berbicara pada tetangga. Tetapi ketika kekuasaan menempel di badannya—entah sebagai ketua RT, anggota panitia, staf ke...

NGGRAGAS

Ada satu kata Jawa yang sederhana namun penuh tenaga: nggragas. Dalam mulut orang Jawa, kata ini sering diucapkan dengan sedikit getar nada jijik. Nggragas bukan sekadar rakus—ia lebih dalam, lebih licik, lebih membahayakan. Ia bukan hanya soal perut yang tak tahu kenyang, tapi juga tentang hati yang menolak puas, tentang nafsu yang menelan akal sehat. Dalam dunia yang serba dibungkus kepalsuan hari ini, nggragas menjelma menjadi wajah keseharian bangsa. Aku lahir dan besar di kampung. Di sana, rakus terlihat sederhana: orang yang makan paling banyak di kenduri, atau anak kecil yang menimbun jajanan tanpa mau berbagi. Tapi di kota—ah, di kota, nggragas menjelma dalam bentuk yang lebih halus dan berbahaya. Ia duduk di kursi empuk kantor pemerintah, berdasi, berbicara tentang moral dan nasionalisme, sambil menandatangani surat proyek dengan angka-angka yang melebihi imajinasi rakyat kecil. Nggragas adalah penyakit lama. Ia sudah ada sejak zaman raja-raja, sejak manusia pertama kali menge...

Pahlawanmu, Bukan Pahlawan Mereka?

Pada 10 November 2025, tepat di Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan yang menetapkan Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia, sebagai Pahlawan Nasional. Berita itu mengguncang ruang publik, memunculkan tepuk tangan dan seruan keberatan dalam napas yang sama. Sebagian masyarakat menganggap keputusan itu sudah lama pantas. Bagi mereka, Soeharto adalah arsitek pembangunan, pemimpin yang mengangkat bangsa dari krisis dan membawa Indonesia menuju kestabilan. Namun bagi sebagian lain, keputusan itu terasa seperti membuka kembali luka lama — luka tentang kekerasan, pembungkaman, dan ketidakadilan yang belum pernah benar-benar disembuhkan. Kini, perdebatan tentang “apakah Soeharto layak menjadi pahlawan” tak lagi relevan. Ia sudah resmi menjadi pahlawan nasional. Pertanyaannya bergeser: apa arti kata “pahlawan” setelah keputusan ini diambil? -- Tak ada yang bisa menampik bahwa Soeharto memiliki jasa besar bagi negeri ini. Ia menata ekonomi pasca-1965 yang kacau,...

Para Penjual Penderitaan

Hujan turun berhari-hari. Tanah menjadi jenuh, sungai meluap, rumah-rumah di tepi bantaran roboh seperti gigi rapuh yang tak sempat dirawat. Anak-anak berlari membawa ember, menampung air yang bocor dari atap seng, dan seorang ibu menatap dengan wajah pasrah: bukan pada air, tapi pada nasib yang entah kapan berhenti menetes seperti itu. Di luar sana, suara sirene meraung, dan kamera-kamera mulai berdatangan. Mereka yang dulu jarang lewat gang sempit kini datang dengan rompi dan kamera besar, merekam setiap genangan, setiap tangis, setiap tubuh yang menggigil. Begitulah musim hujan di negeri ini—bukan hanya musim air, tapi juga musim empati yang dijual per kilo. Di antara lumpur dan reruntuhan, berdiri orang-orang yang tahu betul bahwa duka adalah bahan siaran yang laku, bahwa air mata bisa menjadi pembuka berita yang mengundang klik, bahwa bencana adalah musim panen bagi mereka yang hidup dari citra iba. Para penjual penderitaan muncul dari berbagai arah. Ada yang datang dengan kamera,...

Lelah, Tanpa Upah

Bardi, lelaki desa yang setia pada kerja sosialnya, terus menyalakan semangat tanpa upah. Tapi di balik ketulusan itu, ada luka kecil yang terus tumbuh—tentang nama yang tercatat, tapi hidup yang tak pernah dihitung. --- Kabut pagi masih menggantung di pucuk randu ketika Bardi menyalakan motor tuanya. Asap putih keluar dari knalpot seperti napas orang tua yang letih. Di boncengan, terikat gulungan spanduk dan beberapa brosur lusuh yang sudah basah kena embun malam. Ia berangkat lagi. Dari dusun ke dusun, dari gang sempit ke balai RW. Kadang disambut dengan senyum, kadang dengan pandangan curiga. “Ini program apa, Pak? Ada duitnya?” tanya seorang warga. Bardi hanya tersenyum. “Tidak, Bu. Tapi ini untuk kebaikan bersama.” Sudah dua minggu ia berkeliling, menempel spanduk, membagi brosur, mencatat nama-nama yang mau bergabung. Tak ada gaji, tak ada janji. Hanya kalau ada rapat di kecamatan, ia dapat amplop kecil berisi uang transport. Kadang cukup untuk bensin, kadang tidak. Tapi Bardi ja...

Dirty Vote II (O³): Ketika Demokrasi Tak Lagi Milik Rakyat

Ketika film dokumenter Dirty Vote pertama tayang pada Februari 2024, publik dibuat terhenyak. Tiga ahli hukum berbicara tanpa tedeng aling-aling tentang bagaimana kekuasaan memelintir aturan untuk memenangkan kontestasi politik. Kini, hampir setahun berselang, Dirty Vote II (O³) hadir — lebih panjang, lebih berani, dan lebih getir. Film ini bukan sekadar lanjutan, melainkan autopsi atas tubuh demokrasi Indonesia. Ia menelanjangi relasi kuasa yang makin kompleks: “Otot, Otak, dan Ongkos” (O³) — tiga pilar yang kini menopang kekuasaan di republik ini. Otot, Otak, dan Ongkos: Segitiga Besi Kekuasaan Dandhy Dwi Laksono dan Watchdoc kembali memperlihatkan bagaimana demokrasi kita disandera oleh sistem yang tampak legal, tapi sarat manipulasi. Otot melambangkan kekuatan koersif negara — aparat, lembaga penegak hukum, dan struktur birokrasi — yang bisa diarahkan untuk menekan atau mengamankan kepentingan tertentu. Otak mewakili desain hukum dan regulasi yang disusun sedemikian rupa untuk memb...

Refleksi atas Film Dirty Vote: Mendidik Kesadaran Politik di Era Demokrasi yang Ternoda

Film dokumenter Dirty Vote karya Dandhy Dwi Laksono mengguncang kesadaran publik Indonesia menjelang Pemilu 2024. Film ini tidak sekadar menyuguhkan informasi, tetapi menjadi cermin tajam tentang praktik kekuasaan dan moralitas politik. Tiga pakar hukum tata negara — Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar — mengurai bagaimana kekuasaan bisa memanipulasi hukum, kebijakan, dan aparat negara demi kepentingan elektoral. Sebagai bahan pendidikan politik, film ini membuka ruang dialog kritis tentang makna demokrasi sejati, etika kepemimpinan, dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga kedaulatan rakyat. Mari kita analisis, pertama Kekuasaan dan Manipulasi Demokrasi. Demokrasi seharusnya menjamin kesetaraan hak dan keadilan politik. Namun, Dirty Vote menyingkap bagaimana kekuasaan ekonomi dan politik dapat digunakan untuk menekan sistem agar berpihak pada kelompok tertentu. Fenomena seperti politik dinasti, bansos yang dipolitisasi, dan lemahnya lembaga pengawas pemilu men...