Skip to main content

Posts

Antara Retorika Efisiensi dan Realitas Pemborosan

Oleh Syamsul Maarif Dalam dunia kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi sering kali menjadi senjata utama untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Namun, bagaimana jika komunikasi tersebut berubah menjadi alat manipulasi? Fenomena ini semakin nyata ketika seorang pemimpin belajar dari pembohong publik—mereka yang lihai memainkan kata-kata untuk menutupi realitas yang sebenarnya. Salah satu contoh paling mencolok adalah ketika tindakan nyata yang diambil penuh dengan pemborosan, tetapi yang digaungkan justru narasi tentang "efisiensi." Retorika yang Menghegemoni "Efisiensi" adalah kata yang mudah diterima oleh publik. Ia mencerminkan janji akan pengelolaan sumber daya yang bijak, penghematan anggaran, dan kinerja yang optimal. Namun, dalam tangan seorang pemimpin yang terinspirasi oleh pembohong publik, kata ini menjadi alat untuk menciptakan ilusi. Setiap kebijakan, meski boros dan tidak produktif, dibalut dengan narasi efisiensi yang terus-menerus digaungkan. Konfe...

Presiden Omom-Omon: Berwajah Ganda

 Di atas panggung, suaranya lantang, penuh semangat. Kata-katanya mengalir seperti puisi yang memukau rakyat. Ia berbicara tentang kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan. Ia berjanji akan membangun negeri, memberantas korupsi, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Setiap kalimatnya disambut tepuk tangan meriah. Namun, di belakang panggung, segalanya berbeda. Kata-kata yang meluncur dari bibirnya hanyalah selubung kebohongan. Ia tak lebih dari seorang Presiden Omom-Omon, yang berkata satu hal di depan rakyat, lalu melakukan kebalikannya dalam ruang-ruang gelap kekuasaan. Di atas panggung, ia berbicara tentang kesejahteraan rakyat, tetapi di belakang layar, ia menandatangani kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Ia bersumpah akan memberantas korupsi, namun di ruangan tertutup, ia berbagi keuntungan dengan kroni-kroninya. Ia berteriak tentang demokrasi, tapi diam-diam menekan para pengkritiknya. Presiden Omom-Omon bukan sekadar pemimpin yang berbohong. Ia adalah m...

Indonesia Gelap?

 Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam demo 'Indonesia Gelap' membacakan 13 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu mulai dari isu pendidikan hingga rombak Kabinet Merah Putih. Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut. Berikut 13 Tututannya: 1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. 2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. 3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akade...

#ShameOnYouCNN

Tagar #ShameOnYouCNN belakangan ini ramai diperbincangkan di platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Banyak pengguna menggunakan tagar ini untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap CNN Indonesia, salah satu jaringan berita terbesar di Tanah Air. Kritik yang disampaikan melalui tagar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari dugaan bias dalam pemberitaan, kurangnya akurasi, hingga keputusan editorial yang kontroversial. Latar Belakang Tagar Tagar #ShameOnYouCNN bukanlah yang pertama kali muncul dalam konteks kritik terhadap CNN Indonesia. Selama bertahun-tahun, jaringan berita ini sering kali mendapat sorotan karena liputan yang dianggap tidak berimbang. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sentimen negatif terhadap CNN Indonesia tampaknya semakin meningkat, terlihat dari meluasnya penggunaan tagar ini di berbagai unggahan. Kontroversi yang Memicu Reaksi Beberapa peristiwa yang memicu munculnya tagar ini antara lain: 1. Dugaan Bias Pemberitaan – Banyak pengguna menuduh C...

Semqngat Izzul Islam?

Oleh Syamsul Maarif Ada momentum bersatunya umat Islam kembali setelah sekian lama berbenturan hingga partai-partai Islam pun perolehan kursinya di DPR kalah telak dengan partai-partai nasionalis. Apakah momentum ini akan digunakan oleh umat Islam, atau membiarkan momentum ini pergi, hingga entah kapan lagi menemukan momentum seperti ini akan datang lagi? Coba diskusikan dan cermati dengan akal sehat, dengan menghindari judgmen kebencian. Mbah Hasyim Asyari telah mejelaskan dengan gamblang dalam tulisannya berjudul At-Tibyan fin Nahyi ‘an Muqatha’atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan (1926), dimana dalam mukaddimahnya mengatakan; "Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah menjadikan silaturahim sebagai ibadah yang paling utama, dan memutuskan silaturahim sebagai perbuatan dosa yang paling tercela dan keburukan yang paling keji (kotor).  Hal itu telah disebutkan dalam hadits hadits sahih dari Rasulullah, sang pembawa syari’at, semoga Allah melimpahkan rahmat yang pali...

"Kalau Bisa Diperlambat, Kenapa Dipercepat?"

Pelayanan publik yang lambat di Indonesia bukan lagi soal ketidaknyamanan warga. Ia telah berubah menjadi masalah ekonomi serius—bahkan struktural. Setiap jam yang terbuang di loket, setiap hari yang hilang karena “proses masih berjalan”, adalah kerugian riil yang tidak pernah dicatat dalam neraca negara, tetapi dibayar mahal oleh masyarakat dan dunia usaha. Negara kerap bertanya mengapa produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah. Pertanyaan itu seharusnya diajukan di depan cermin birokrasi. Bagaimana mungkin produktif, jika warga dan pelaku usaha dipaksa menghabiskan energi untuk urusan administratif yang seharusnya selesai dalam hitungan jam, tetapi molor berminggu-minggu? Di negara lain, waktu adalah modal. Di Indonesia, waktu adalah korban. Kelambatan pelayanan publik menciptakan ekonomi biaya tinggi yang senyap. Bukan hanya pungutan liar, tetapi biaya kesempatan yang hilang: investasi tertunda, usaha tak kunjung beroperasi, tenaga kerja belum terserap. Modal menunggu, mesin diam,...

Tertawa agar Tidak Punah

Sejarah manusia tidak hanya ditulis oleh darah, perintah, dan kemenangan. Ia juga disusun oleh tawa—tawa yang sering lahir di lorong sempit kehidupan, jauh dari mimbar kekuasaan. Humor bukan sekadar selingan; ia adalah cara manusia menyelamatkan akalnya sendiri ketika dunia terlalu absurd untuk dijelaskan dengan logika yang lurus. Pada masa ketika berkata jujur dapat berakhir pada hukuman, kebenaran tidak menghilang. Ia bersembunyi. Ia menyamar sebagai lelucon, berpindah dari mulut ke mulut, berpakaian ringan agar tidak dicurigai. Humor menjadi bahasa rahasia manusia untuk tetap waras di tengah ketidakwarasan yang dilembagakan. Kisah Abu Nawas dan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah contoh klasik bagaimana humor bekerja sebagai siasat hidup. Abu Nawas hidup di pusat kekuasaan, tempat satu kata bisa berujung kepala tergelinding. Ia tahu, kejujuran yang telanjang terlalu mahal harganya. Maka ia memilih jalan yang berliku. Ketika diperintahkan memilih hukuman bagi dirinya sendiri, Abu Nawas b...

KUR dan Ilusi Keberpihakan

Kredit Usaha Rakyat, atau KUR, selalu hadir dalam pidato sebagai bukti keberpihakan negara kepada ekonomi bawah. Angkanya besar, grafiknya menanjak, laporan rapi. Setiap tahun pemerintah menyampaikan jutaan pelaku UMKM telah dibantu. Negara merasa sudah bekerja. Statistik tampak meyakinkan. Namun di pasar tradisional, bengkel kecil, atau di kios-kios sederhana, pengalaman hidup yang terdengar justru sunyi. Modal tetap mahal. Kredit tetap sulit diakses. Pertumbuhan tetap terasa jauh. Di sinilah jarak antara janji kebijakan dan realitas ekonomi menganga. KUR dirancang sebagai kredit bersubsidi, dengan bunga yang rendah agar pelaku mikro dan kecil tidak tercekik oleh biaya modal tinggi. Tetapi, dalam praktik di lapangan, banyak pelaku UMKM justru menghadapi hambatan serius ketika ingin mengakses KUR. Ombudsman RI bahkan mencatat banyak pedagang di Pasar Kosambi, Bandung, yang kesulitan mengakses KUR meskipun anggaran telah mencapai triliunan rupiah, karena minimnya informasi dan penolakan...