Oleh Syamsul Maarif
Dalam dunia kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi sering kali menjadi senjata utama untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Namun, bagaimana jika komunikasi tersebut berubah menjadi alat manipulasi? Fenomena ini semakin nyata ketika seorang pemimpin belajar dari pembohong publik—mereka yang lihai memainkan kata-kata untuk menutupi realitas yang sebenarnya. Salah satu contoh paling mencolok adalah ketika tindakan nyata yang diambil penuh dengan pemborosan, tetapi yang digaungkan justru narasi tentang "efisiensi."
Retorika yang Menghegemoni
"Efisiensi" adalah kata yang mudah diterima oleh publik. Ia mencerminkan janji akan pengelolaan sumber daya yang bijak, penghematan anggaran, dan kinerja yang optimal. Namun, dalam tangan seorang pemimpin yang terinspirasi oleh pembohong publik, kata ini menjadi alat untuk menciptakan ilusi. Setiap kebijakan, meski boros dan tidak produktif, dibalut dengan narasi efisiensi yang terus-menerus digaungkan. Konferensi pers, pidato, hingga kampanye media sosial digunakan untuk memperkuat citra ini.
Hegemoni kata-kata ini bukan sekadar soal retorika kosong. Ia menembus pikiran masyarakat, menciptakan persepsi bahwa apa yang dilakukan pemimpin tersebut benar-benar demi kebaikan bersama. Padahal, di balik layar, anggaran membengkak untuk proyek-proyek yang tidak relevan, pengadaan barang yang jauh dari kebutuhan prioritas, hingga perjalanan dinas yang lebih bersifat wisata daripada kerja.
Pemborosan yang Tersembunyi
Ironisnya, semakin besar retorika efisiensi dikumandangkan, semakin sulit publik menyadari pemborosan yang terjadi. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur, pemimpin ini mungkin mengklaim bahwa mereka berhasil memangkas biaya proyek. Namun, kenyataannya, kualitas bahan yang digunakan menurun, atau ada mark-up anggaran yang tersembunyi di balik laporan keuangan yang tidak transparan.
Di sektor lain, seperti pendidikan atau kesehatan, kebijakan efisiensi mungkin diterjemahkan menjadi pengurangan anggaran yang justru mengorbankan kualitas layanan. Sekolah kekurangan fasilitas, rumah sakit kekurangan obat, tetapi pemimpin tetap berdiri di podium, berbicara tentang bagaimana mereka telah "mengoptimalkan" pengeluaran.
Dampak Jangka Panjang
Kebohongan yang terus-menerus ini bukan hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga merugikan masa depan masyarakat. Pemborosan sumber daya akan meninggalkan lubang besar dalam anggaran negara atau daerah, yang pada akhirnya harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang malah menjadi monumen ketidakbecusan yang hanya memperkaya segelintir orang.
Lebih jauh lagi, hegemoni kata-kata ini menciptakan budaya baru di birokrasi, di mana kinerja diukur bukan dari hasil nyata, tetapi dari seberapa baik seseorang bisa membungkus kebijakan mereka dengan narasi yang menarik. Ini adalah warisan berbahaya yang akan sulit dihapus, bahkan setelah pemimpin tersebut lengser.
Menangkal Hegemoni dengan Kritis
Dalam menghadapi pemimpin semacam ini, masyarakat harus belajar untuk lebih kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Transparansi anggaran, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kebebasan pers menjadi alat utama untuk membongkar kebohongan yang tersembunyi di balik retorika. Hanya dengan membuka mata terhadap kenyataan, publik dapat memutus lingkaran manipulasi ini dan menuntut kepemimpinan yang benar-benar bertanggung jawab.
Kesimpulan
Pemimpin yang belajar dari pembohong publik bukan hanya sekadar individu yang lihai berbicara, tetapi juga simbol dari bagaimana kata-kata bisa menjadi alat dominasi yang kuat. Ketika "efisiensi" menjadi mantra yang menghegemoni, sementara kenyataannya penuh pemborosan, maka masyarakat harus waspada. Karena di balik retorika yang indah, bisa jadi tersembunyi kebijakan yang merugikan banyak orang demi keuntungan segelintir pihak.