Anthology of Syams' Works

Ketika film dokumenter Dirty Vote pertama tayang pada Februari 2024, publik dibuat terhenyak. Tiga ahli hukum berbicara tanpa tedeng aling-aling tentang bagaimana kekuasaan memelintir aturan untuk memenangkan kontestasi politik. Kini, hampir setahun berselang, Dirty Vote II (O³) hadir — lebih panjang, lebih berani, dan lebih getir. Film ini bukan sekadar lanjutan, melainkan autopsi atas tubuh demokrasi Indonesia. Ia menelanjangi relasi kuasa yang makin kompleks: “Otot, Otak, dan Ongkos” (O³) — tiga pilar yang kini menopang kekuasaan di republik ini. Otot, Otak, dan Ongkos: Segitiga Besi Kekuasaan Dandhy Dwi Laksono dan Watchdoc kembali memperlihatkan bagaimana demokrasi kita disandera oleh sistem yang tampak legal, tapi sarat manipulasi. Otot melambangkan kekuatan koersif negara — aparat, lembaga penegak hukum, dan struktur birokrasi — yang bisa diarahkan untuk menekan atau mengamankan kepentingan tertentu. Otak mewakili desain hukum dan regulasi yang disusun sedemikian rupa untuk memb...

Film dokumenter Dirty Vote karya Dandhy Dwi Laksono mengguncang kesadaran publik Indonesia menjelang Pemilu 2024. Film ini tidak sekadar menyuguhkan informasi, tetapi menjadi cermin tajam tentang praktik kekuasaan dan moralitas politik. Tiga pakar hukum tata negara — Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar — mengurai bagaimana kekuasaan bisa memanipulasi hukum, kebijakan, dan aparat negara demi kepentingan elektoral. Sebagai bahan pendidikan politik, film ini membuka ruang dialog kritis tentang makna demokrasi sejati, etika kepemimpinan, dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga kedaulatan rakyat. Mari kita analisis, pertama Kekuasaan dan Manipulasi Demokrasi. Demokrasi seharusnya menjamin kesetaraan hak dan keadilan politik. Namun, Dirty Vote menyingkap bagaimana kekuasaan ekonomi dan politik dapat digunakan untuk menekan sistem agar berpihak pada kelompok tertentu. Fenomena seperti politik dinasti, bansos yang dipolitisasi, dan lemahnya lembaga pengawas pemilu men...

Secara teoritis, kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua instrumen utama untuk mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, bagi sebagian besar rakyat Indonesia, istilah-istilah seperti “inflasi inti”, “BI Rate”, atau “defisit fiskal” terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Sebab, meskipun indikator makroekonomi tampak membaik — inflasi terkendali, nilai tukar stabil, pertumbuhan ekonomi sekitar 5% — kesejahteraan riil rakyat masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Di sinilah letak persoalan mendasar: apakah kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia benar-benar berpihak pada kemakmuran rakyat, atau sekadar menjaga stabilitas makro demi kepentingan elite ekonomi dan pasar keuangan? Kebijakan Moneter: Stabilitas yang Tak Selalu Bermakna untuk Rakya t Kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) memiliki mandat utama: menjaga kestabilan nilai rupiah. Fokus ini sering diterjemahkan dalam dua hal — mengendalikan inflasi dan menjaga kurs. Namun, pendekatan yan...

Oleh: Syamsul Maarif, M.Pd (Brebes, Oktober 2025) Perubahan dunia pendidikan berlangsung begitu cepat. Teknologi digital, kurikulum baru, serta tuntutan dunia kerja yang terus berubah membuat sekolah dan guru harus beradaptasi lebih dinamis. Namun, tidak semua mampu bergerak secepat itu. Dalam konteks inilah, keberadaan konsultan pendidikan menjadi penting — bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat dan berdaya saing. Menuntun Siswa Menemukan Arah dan Potensi Bagi siswa, terutama di jenjang SMA atau SMK, masa sekolah bukan hanya tentang lulus ujian, tetapi menemukan jati diri dan arah masa depan. Sayangnya, banyak siswa yang belum memahami potensi dirinya, bingung memilih jurusan, atau tidak tahu bagaimana merencanakan karier. Konsultan pendidikan hadir untuk membantu mereka mengenali kekuatan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Melalui asesmen minat dan bakat, konsultan dapat memetakan kecenderungan belajar dan memberikan panduan prak...

Pada 2 Oktober 2023, Indonesia resmi memasuki babak baru sejarah transportasi dengan diresmikannya Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau dikenal dengan nama Whoosh. Diresmikan dengan gegap gempita sebagai “ikon modernitas nasional”, Whoosh menjadi proyek kebanggaan pemerintah yang diklaim menandai lompatan peradaban—sebuah pencapaian teknologi yang menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di Asia. Namun, di balik kecepatan 350 km/jam dan jargon “efisiensi waktu”, tersimpan pertanyaan lebih dalam: untuk siapa sebenarnya kereta cepat ini dibangun? Apakah ia benar-benar menjawab kebutuhan publik, atau sekadar menjadi etalase kemajuan yang menutupi ketimpangan sosial, beban ekonomi, dan luka-luka kultural di bawah relnya? Tulisan ini mencoba membedah proyek Whoosh secara kritis, melalui tiga lensa utama: ekonomi politik, sosial-ekonomi, dan antropologi mobilitas. Pendekatan ini membantu melihat bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal beton dan kecepatan, tapi jug...

Objektivitas di Tengah Polemik Tayangan Trans7 Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik Indonesia diramaikan oleh perdebatan seputar tayangan program Xpose Uncensored yang ditayangkan Trans7 pada 13 Oktober 2025. Tayangan itu dianggap melecehkan kalangan pesantren, terutama karena menampilkan narasi dan visual yang dinilai menyinggung martabat santri dan kiai. Polemik ini tidak hanya memunculkan tagar #BoikotTrans7 dan #BoikotIndihome (karena Trans7 merupakan bagian dari grup Trans Media milik CT Corp yang juga memiliki kerja sama distribusi dengan Indihome), tetapi juga membuka kembali perbincangan lama: tentang bagaimana pesantren dipahami, dan bagaimana media seharusnya mengangkat realitas sosial tanpa menginjak nilai kultural yang dijaga ketat oleh komunitasnya. Isi Polemik: Tayangan dan Respons Publik Tayangan yang memicu kontroversi itu memuat cuplikan dengan judul provokatif: “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?” Narasi visual tersebut dikait...

Pesantren selama ini dikenal sebagai benteng moral bangsa, tempat persemaian ilmu agama dan akhlak. Di balik tembok-temboknya yang sederhana, tumbuh relasi yang sakral antara kyai dan santri. Namun, di tengah perubahan zaman dan modernisasi pendidikan Islam, muncul fenomena yang jarang diungkap secara terbuka: feodalisme dalam dunia pesantren. Relasi kyai-santri yang semula dibangun atas dasar keilmuan dan keteladanan spiritual, kini di beberapa tempat bergeser menjadi relasi patron-klien — di mana posisi kyai begitu dominan dan nyaris tak tersentuh kritik. Sementara para santri, yang mestinya menjadi penuntut ilmu yang merdeka, sering kali terjebak dalam sikap tunduk total, bahkan hingga ke ranah yang tak lagi ilmiah, melainkan personal dan politik. Dalam banyak pesantren, kyai bukan hanya guru spiritual, tapi juga penguasa simbolik, bahkan administratif. Ia mengatur segalanya: dari sistem pendidikan, ekonomi pesantren, hingga arah politik warga sekitar. Aura karismatik yang dimiliki ...

Di era digital, media sosial telah menjadi wadah utama bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat. Dari politik hingga budaya pop, netizen Indonesia dikenal lantang dalam menyampaikan opini. Namun, seberapa murni suara mereka? Apakah benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat atau justru dipengaruhi oleh kepentingan tertentu? Netizen dan Kekuatan Opini Publik Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan TikTok kini berperan besar dalam membentuk opini publik. Isu nasional yang mencuat, seperti kebijakan pemerintah atau skandal pejabat, dapat dengan cepat menjadi viral. Tagar dan komentar netizen sering kali memengaruhi kebijakan atau reaksi pejabat publik. Misalnya, saat kasus korupsi pejabat viral, tekanan dari netizen bisa memaksa pemerintah bertindak lebih cepat. Begitu juga dengan isu sosial seperti pelecehan seksual atau ketidakadilan hukum, suara netizen sering kali menjadi pemicu gerakan yang lebih besar. Fenomena Buzzer dan Opini Bayaran Namun, tidak semua opini di m...