Anthology of Syams' Works

Pelayanan publik yang lambat di Indonesia bukan lagi soal ketidaknyamanan warga. Ia telah berubah menjadi masalah ekonomi serius—bahkan struktural. Setiap jam yang terbuang di loket, setiap hari yang hilang karena “proses masih berjalan”, adalah kerugian riil yang tidak pernah dicatat dalam neraca negara, tetapi dibayar mahal oleh masyarakat dan dunia usaha. Negara kerap bertanya mengapa produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah. Pertanyaan itu seharusnya diajukan di depan cermin birokrasi. Bagaimana mungkin produktif, jika warga dan pelaku usaha dipaksa menghabiskan energi untuk urusan administratif yang seharusnya selesai dalam hitungan jam, tetapi molor berminggu-minggu? Di negara lain, waktu adalah modal. Di Indonesia, waktu adalah korban. Kelambatan pelayanan publik menciptakan ekonomi biaya tinggi yang senyap. Bukan hanya pungutan liar, tetapi biaya kesempatan yang hilang: investasi tertunda, usaha tak kunjung beroperasi, tenaga kerja belum terserap. Modal menunggu, mesin diam,...

Sejarah manusia tidak hanya ditulis oleh darah, perintah, dan kemenangan. Ia juga disusun oleh tawa—tawa yang sering lahir di lorong sempit kehidupan, jauh dari mimbar kekuasaan. Humor bukan sekadar selingan; ia adalah cara manusia menyelamatkan akalnya sendiri ketika dunia terlalu absurd untuk dijelaskan dengan logika yang lurus. Pada masa ketika berkata jujur dapat berakhir pada hukuman, kebenaran tidak menghilang. Ia bersembunyi. Ia menyamar sebagai lelucon, berpindah dari mulut ke mulut, berpakaian ringan agar tidak dicurigai. Humor menjadi bahasa rahasia manusia untuk tetap waras di tengah ketidakwarasan yang dilembagakan. Kisah Abu Nawas dan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah contoh klasik bagaimana humor bekerja sebagai siasat hidup. Abu Nawas hidup di pusat kekuasaan, tempat satu kata bisa berujung kepala tergelinding. Ia tahu, kejujuran yang telanjang terlalu mahal harganya. Maka ia memilih jalan yang berliku. Ketika diperintahkan memilih hukuman bagi dirinya sendiri, Abu Nawas b...

Kredit Usaha Rakyat, atau KUR, selalu hadir dalam pidato sebagai bukti keberpihakan negara kepada ekonomi bawah. Angkanya besar, grafiknya menanjak, laporan rapi. Setiap tahun pemerintah menyampaikan jutaan pelaku UMKM telah dibantu. Negara merasa sudah bekerja. Statistik tampak meyakinkan. Namun di pasar tradisional, bengkel kecil, atau di kios-kios sederhana, pengalaman hidup yang terdengar justru sunyi. Modal tetap mahal. Kredit tetap sulit diakses. Pertumbuhan tetap terasa jauh. Di sinilah jarak antara janji kebijakan dan realitas ekonomi menganga. KUR dirancang sebagai kredit bersubsidi, dengan bunga yang rendah agar pelaku mikro dan kecil tidak tercekik oleh biaya modal tinggi. Tetapi, dalam praktik di lapangan, banyak pelaku UMKM justru menghadapi hambatan serius ketika ingin mengakses KUR. Ombudsman RI bahkan mencatat banyak pedagang di Pasar Kosambi, Bandung, yang kesulitan mengakses KUR meskipun anggaran telah mencapai triliunan rupiah, karena minimnya informasi dan penolakan...